Komisi VII DPR mendesak pemerintah memberikan insentif pajak bagi pengembangan industri mobil listrik menjadi produksi massal. "Agar mobil listrik ini tidak kandas kita berharap menteri perindustrian ataupun menteri Keuangan menghapus pajak atau memberikan pajak serendah mungkin terkait pengembangan industri mobil listrik dan turunannya ini . karena  pengembangan industri ini nanti dapat mengurangi  kebutuhan subsidi BBM,"ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Fahrial seusai mencoba kendaraan  prototype mobil listrik, di Gedung DPR, Rabu, (27/6).

Yang harus dipersiapkan, lanjut Fahrial, yaitu tempat pengisian listriknya diberbagai tempat seperti Pom Bensin, pertokoan dan sebagainya. "komisi VII DPR telah menambahkan anggaran 427 Miliar untuk remunerasi tahun 2012, dan kita harapkan dengan kenaikan tunjangan pegawai, riset dapat menjadi lebih baik,"paparnya.

Sementara Satya Yudha (F-PG) mengatakan, ini merupakan murni mobil listrik dan yang penting yaitu bagaimana mengkomersialisasikan mobil listrik ini kedalam harga yang lebih murah. "Kita harapkan dapat mengurangi beban subsidi, dan diharapkan energi primernya bukan BBM tetapi bisa batubara, geothermal, gas dan sebagainya,"ujarnya. Hal ini juga mengurangi konsumsi kendaraan dan penggunaannya, dan konsumsi BBM yang akan digunakan menjadi listrik.

Komisi VII DPR, desak Satya, mengharapkan adanya insentif pajak sehingga harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat. "karena pemakaian ini dapat mengurangi pemakaian BBM dua kali di listrik dan mobilnya. pajak diberikan insentif sehingga pendapatan negara keseluruhan tidak terganggu karena subsidi BBM berkurang dan itu kita kompensasi pengembalian pajak itu,"paparnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.